otonomi daerah di indonesia saat ini. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. otonomi daerah di indonesia saat ini

Buku ini tentu tidak hanya membahas tentangPada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Masa Orde Lama yaitu; a) masa revolusi kemerdekaan (1945 – 1949), b) masa demokrasi liberal. . Selama periodisasi pelaksanaan otonomi ini telah terjadi perubahan yang mendasar dari konsepsi pelaksanan otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pusat, sehingga mematikan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. Itu semua hasil dari proses otonomi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud. Kedudukan. Kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam pelajaran PKN kelas 10 halaman 100,. Meskipun otonomi daerah sudah dilaksanakan, perekonomian di Indonesia masih belum merata. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Otonomi daerah kini genap 26 tahun. kusikan hingga saat ini terutama, ketika negara mengalami kebang-krutan ekonomi dan politik akibat krisis moneter yang berkepanjangan beberapa waktu yang lalu. Oleh. Di satu sisi, otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah selama ini mengalami kekecewaan akibat praktik sentralisasi kekuasaan birokrasi yang opresif selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Perkembangannya berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 1957 tentang. Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Suara. Walaupun demikian, penerapan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini dianggap masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 22 Tahun 1999 bergeser kedesentralistik, pada satu sisi merupakan energi bagi otonomi daerah, disisi lain adalah beban dan menjadi bomerang bagi daerah ketika pengelolaan wilayah pesisir diserahkan kepada daerah. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Alhamdulillah penulis dapat meneyelesaikan skripsi ini yang berjudul: OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DAERAH KOTAMADYA DEPOK ). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 -2045 yang sedang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat ini menjadi penentu nasib otonomi daerah di masa depan. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain di lalaikan. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Pertentangan Peraturan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Jadi otonomi daerah saat ini belum sampai kepada target maksimal hal ini karena sistem politik di Indonesia memang belum mengatur dengan baik tentang ketentuan-ketentuan yang sifatnya permanen. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Berdasarkan data kuartal III tahun 2020, perekonomian Indonesia secara teknis telah resmi masuk ke dalam jurang resesi. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau di dalamnya, disamping itu juga Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan beberapa daerah kota atau kabupaten pada setiap provinsinya, kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan, kecamatan atau kelurahan tersebut terdiri dari beberapa desa, hingga sebuah desa terdiri dari beberapa kampung. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pembagian kewenangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,. Benhur Wally, seorang tokoh masyarakat adat, mengatakan keputusan soal pemekaran DOB ini dilakukan secara tidak transparan. Begitulah, secara konseptual rumusan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia. Pertama, korupsi di daerah. Sementara, otonomi daerah memiliki tujuan umum untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Walaupun demikian, penerapan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini dianggap masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. kondisi demikianlah yang terjadi di indonesia saat ini,. Otonomi daerah sendiri adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengarus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Adanya otonomi daerah ini sendiri menjadi kesempatan baik bagi pemerintah setempat agar dapat. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini sudah ada 8 (delapan) Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No. - 1 Januari 1970. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia dengan luas daerah yakni sekitar 1. 44 Tahun 1950. budaya dan hukum, secara ideal kebijakan Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Administrator 07 Oktober 2019 66335 kali dilihat. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948, UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999 dan terakhir UU 32 tahun 2004. A. Sehingga menimbulkan ketimpangan pada pengembangan wilayah di Indonesia. Konsep otonomi daerah yang sedang berjalan saat ini, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di daerah yang menjadi fokus penerapan otonomi daerah. Artinya, bagi Indonesia yang saat ini sudah masuk di era JKN, desentralisasi urusan kesehatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan membangun sistem kesehatan baik di pusat dan di daerah. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. otonom berupa otonomi daerah ini oleh peme-rintah (pemerintah pusat) dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peme-rintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. PENJELASAN UMUM : 1. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Integrasi, Disintegrasi PENDAHULUAN Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat negara Republik Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta (pemerintah pusat). Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi bukan konsep otonomi sepenuhnya dan seluas-luasnya, karena sampai saat ini masyarakat Indonesia masih berkomitmen dan bersepakat dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Hubungan. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan ujung penerapan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang luas dan nyata dan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. . Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Ketentuan mengenai hal ini sudah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (5). 2 Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia A. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). KOMPAS. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh militer Jepang. Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia, Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. KOMPAS. Buruknya kinerja otonomi daerah dalam menyejahterakan rakyat selama reformasi ini, menurut dugaan saya, salah satunya adalah karena kebijakan otonomi daerah yang kurang tepat, di samping karena karena. com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, memastikan belum ada rencana pemekaran wilayah di Indonesia. UU No. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. 32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU no. 1. 1. Presiden Sukarno mengeluarkan UU No. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Banyak pihak yang hendak mem-berikan sumbangan pemikiran memaknai kebijakan pertanahan yang tepat, cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini khususnya di bidang pertanahan, ada Bapenas, BPN dan LSM pemer- hati persoalan pertanahan di Indonesia. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Salah satu asas dalam otonomi daerah adalah asas desentralisasi. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Setiap daerah memiliki UMR yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Laporkan Akun. Berikut ini pengertian dan tujuan dari dua sistem tersebut. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. daerah di Indonesia, selama ini dikenal sebagai “urusan asal-usul”. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas wilayahnya. com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, penentuan nama-nama penjabat. Menurut Undang-Undang No. 32/2004 merupakan model jalan tengah. UU No. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara dari jaman Orde Lama, Orde Baru sampai pemimpin negara saat ini sudah memikirkan betapa penting otonomi daerah mengingat wilayah Indonesia yang demikian luas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok. com:. Bab 7 Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lingkup kajian Bab ini membahas dua kajian. Sementara tahun sebelumnya, 2009,. "Hak yang sama juga tampak selama kurun 2005 sampai saat ini, di mana otonomi daerah juga tidak menghasilkan capaian yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat," kata dia. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya. 24 Juni 2023 - 00:07 WIB. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan. Sejak era reformasi digulirkan di Indonesia hingga saat ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terasa masih belum menemukan format yang tepat. Terjadi dentuman desentralisasi yang dahsyat (big bang of decentralization). Sebagai contoh, UMR tertinggi di Indonesia saat ini terdapat di ibu kota negara kita, yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak : 1) Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sebuah wilayah masing-masing dengan menggunakan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH Sejarah Otonomi Daerah. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur). KOMPAS. tentunya daerah lain memiliki besaran UMRnya sendiri, bergantung pada tingkat kesejahteraan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang. Tulisan ini ingin mengkaji dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Terjadi pemekaran-pemekaran daerah-daerah otonomi baru, tadi sudah disebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir, baru, terjadi perubahan percepatan pembangunan, IPM juga meningkat,” kata Mendagri saat memberikan amanat dalam puncak Peringatan Hari Otda XXVII di Anjungan Pantai. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah Otonomi Daerah. Pengaruh kekuasaaan regim tampaknya menjadi salah satu elemen yang turut mempengaruhi pasang surutnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Komite tersebut merupakan lembaga yang menjalankan pemerintah daerah. JAKARTA - Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam konsep otonomi daerah di Indonesia Akmal Malik menuturkan, kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia sedang diuji di masa pandemi ini. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. com - Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom adalah daerah yang menjalankan otonomi daerah. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. P ertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan, namun terdapat beberapa faktor resiko yang bisa menempatkan Indonesia. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara,. Terkait Hari Otda kali ini, Ia juga berpesan 3 hal diantaranya, kawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada. Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang. Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B. Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Tahun 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67 kabupaten, dan 7 kota. Peraturan tersebut mengatur tentang Pemerintahan Daerah. 5. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan daerahnya masing masing sesuai dengan aspirasi masyrakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Hamid Nasuh, M. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Dasar Pemikiran : a. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. politik di Indonesia. JAKARTA, KOMPAS — Menginjak 26 tahun pelaksanaan otonomi daerah, separuh dari total provinsi di Indonesia belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia. Selama ini. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. 1. Hal ini terlihat ketika beberapa wilayah di indonesia sebelum PSBB diberlakukan telah mengeluarkan kebijakan “semi lockdown” yang jelas saja ditentang pemerintah pusat kala itu. Okezone telah merangkum Daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan di Daerah . Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Di tingkat nasional, aspek politik yang saat ini mendominasi menyebabkan otonomi bukannya menguat, melainkan malah melemah. Kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini tentang pelaksanaan otonomi daerah menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius. Otonomi daerah telah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pasca Reformasi Ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan. Maknanya, kedaulatan teritori NKRI 226 mesti mampu dikendalikan pusat dengan otoritas penuh yang dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis. Untuk lebih memahami. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Meskipun UUD 1945 yang. Namun demikian, hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Sehingga pada era reformasi peraturan otonomi daerah disempunakan, dimana pemerintah daerah berhak dalam mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Banyak yang terjadi selama dua dasawarsa ini. otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. otonomi daerah. Terdapat 8 dasar hukum Otonomi Daerah dalam UUD 1945 dan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. 1. Kesimpulannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. Dengan adanya otonomi daerah tentunya akan memperkuat NKRI dan potensi disintegrasi bangsa tidak akan pernah terjadi.